Dugaan Mark-Up Anggaran Internet Dedicated Kominfo Lamsel Mencuat, LSM Pro Rakyat Minta Kejaksaan Turun Tangan

KALIANDA, LAMPUNG SELATAN – Polemik anggaran belanja internet dedicated di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan (Lamsel) senilai Rp1,62 miliar terus bergulir. Indikasi mark-up harga dalam proyek ini semakin menguat, memicu desakan dari berbagai pihak agar Kejaksaan Tinggi Lampung segera melakukan investigasi mendalam.

Kali ini desakan ketua LSM Pro Rakyat, Aqrobin,Am. Mengatakan, “Anggaran sebesar itu sangat fantastis untuk layanan internet dedicated. Kami menduga ada penggelembungan harga yang tidak wajar,” ujar Aqrobin, seorang aktivis antikorupsi senior di Lampung, kemarin. Ia menambahkan, selisih harga yang signifikan antar provider dengan promo harga pasar yang kompetitif untuk paket yang sama dapat,jelas ini merugikan keuangan negara”ujaranya.

” kita sudah kantongi data perbandingan harga dari provider terbaik dengan paket internet dedicated yang sama di Lampung sebagai bahan pengumpulan bukti bukti awal kami”

Selanjutnya, akan segera kami laporkan ke kajati lampung tembusan ke Kejagung dan Jamwas, karna kita ketahui selain belanja internet yang fantastis, di diskominfo lamsel juga ada pejabat rangkap jabatan, selain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga rangkap sebagai eksekutor yakni Pejabat pembuat komitmen (PPK), walaupun ini tidak menyalahi aturan dalam peraturan ASN, tapi kalo kita liat dari sisi adanya dugaan tindakan korupsi karna penyalahgunaan wewenang itu bisa saja, nanti kita lihat lah”.jelasnya

Lebih lanjut Aqrobin, mengatakan, ” bila kita lihat dari data di Sirup, ini barang masuk kategori purchase atau belanja langsung, kerjasamanya langsung antara diskominfo dengan provider yang diduga kuat ditunjuk langsung juga oleh pihak kominfo. Jadi nanti kita lihatlah biar APH dari Kejaksaan yang menangani proses hukum selanjutnya, ada atau tidak mens rea dalam pengambil keputusan kerja sama ini pasti nanti terlihat. Karna ini ada perbandingan harga provider yang sangat mencolok, kalo ada provider dengan harga dedicated lebih murah tapi tidak di pakai oleh diskominfo Lamsel,ada apakan?? Jelas jadi pertanyaan ini barang, jangan jangan dapet cuan ni pejabat untuk proyek ini. Jadi nanti itu ranah APH yang mengungkap, kita hanya pengumpulan bukti bukti sebagai bahan laporan informasi”. Tegasnya.

Dugaan mark-up ini pertama kali mencuat setelah sejumlah pihak membandingkan harga yang ditetapkan dalam kontrak untuk harga layanan internet dedicated yang berlaku. Perbedaan harga yang mencolok ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik korupsi dalam proses pengadaan.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kominfo Lamsel, Anasrulloh, belum memberikan keterangan resmi terkait besarnya persoalan belanja langganan internet dedicated yang fantastis tersebut. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat belum mendapatkan respons hingga berita ini diturunkan.(Rul).