Lampung Selatan Kembali Disorot: Anggaran Internet Dinas Kominfo Capai Miliaran Rupiah

LAMPUNG SELATAN – Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit dan tuntutan efisiensi, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menjadi sorotan. Kali ini, giliran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menjadi perhatian publik terkait anggaran belanja internet yang mencapai miliaran rupiah per tahun.

Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Kominfo Lamsel mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,62 miliar untuk belanja jasa kantor, khususnya pengadaan/penyediaan internet dedicated.

Angka fantastis ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai bahwa belanja internet sebesar ini merupakan pemborosan, bahkan ada yang menduga adanya praktik mark-up dan korupsi dalam proses pengadaan paket internet tersebut.

Salah seorang mantan aktivis Front Mahasiswa Nasional Lampung Selatan turut angkat bicara mengenai anggaran ini. Ia menilai bahwa selain pemborosan di tengah upaya efisiensi, anggaran tersebut berpotensi mengarah pada dugaan korupsi dan menabrak Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2025. Perpres tersebut menekankan pentingnya penyesuaian regulasi, efisiensi, inklusivitas, dan transparansi dalam setiap pengadaan.

“Anggaran sebesar ini sangat tidak masuk akal jika melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada kebutuhan yang lebih mendesak,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Dedi, ” kita bisa bandingkan untuk besaran belanja kerjasama antara diskominfo dan perusahaan media (kontrak berita) ini saja masih jauh dari kata sejahtera, padahal inipun tak kalah penting, lihat saja 1 perusahaan media online itu hanya dapat kontrak pembayaran sebesar 1 juta rupiah per bulan per media, itupun cair 3 bulan sekali. Padahal dalam 1 perusahaan media itu bernaung 1 sampai 4 orang berprofesi wartawan bisa dibayangkan.

Tapi kenapa untuk pembelanjaan paket internet dedicated habiskan miliaran rupiah hanya untuk 1 perusahaan provider, bahkan angka ini pun jauh dari harga tertinggi dari provider lainya, ini sangat janggan dan terkesan lebih menguntung salah satu perusahaan provider saja, ada apa? ,kami akan nvestigasi lebih lanjut terkait ada tidaknya mens rea (niat jahat) dalam proses pembelanjaan nya”.tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kominfo, Anasrulloh, saat dikonfirmasi via Wa milik nya, belum memberikan respon tanggapan terkait anggaran pengadaan penyedia jasa internet dedicated yang fantastis di dinasnya.(*)