• 1 Oktober 2025

Skandal Dugaan Mark Up Belanja Internet 1,6 Miliar Terus Bergulir, Praktisi Hukum: DPRD Lamsel Harus Peka, Gelar Hearing, Panggil Diskominfo Dan Perusahaan ISP

 Skandal Dugaan Mark Up Belanja Internet 1,6 Miliar Terus Bergulir, Praktisi Hukum: DPRD Lamsel Harus Peka, Gelar Hearing, Panggil Diskominfo Dan Perusahaan ISP

LAMPUNG SELATAN, Kasus dugaan mark up anggaran belanja internet dedicated senilai Rp 1,6 miliar lebih di lingkungan Diskominfo Lamsel semakin membias. Hingga hari ini, pihak dinas masih enggan memberikan keterangan resmi, memicu reaksi sentimen negatif dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari dilaporkan ke Kejaksaan oleh LSM Pro Rakyat.

Juga tak lepas menjadi sorotan dari praktisi hukum dari kalianda, Alif Rahman,SH. Advokad muda asal kalianda ini mengatakan, “Polemik dugaan anggaran belanja internet dedicated sebesar 1,6 miliar lebih ini jelas mencuri perhatian publik terkait pengelolaan anggaran yang dinilai sangat berlebihan,ini gak masuk di akal, dan harus dijelaskan didepan anggota dewan sebagai wakil rakyat”.

Lebih lanjut dikatakan Advokad muda ini, “DPRD Sebagai Representatif dari masyarakat lamsel harusnya segera membentuk pansus,karna ini sudah menjadi pertanyaan publik. Dan segera dijadwalkan hering oleh komisi yang membidangi, jadi segera dipanggil itu pihak diskominfo dan perusahaan ISP (internet servis provider) nya, agar semua bisa melihat, dan mempertanyakan untuk apa saja pagu 1,6 milyar belanja internet dedicated tersebut digunakan.

“Mulai dari skema pembayaran internet apakah kontrak pembayaran perbulan, triwulan atau pertahun, siapa inisiator dan apa saja keuntungan yang di dapat oleh masyarakat lamsel atas layanan internet dedicated dengan harga fantastis tersebut itu harus dijelaskan. Itu DPRD yang punya kewenangan, Sehingga masyarakat lamsel merasa terwakili, jangan sampai kesan nya DPRD ini tidak peka lah terhadap isu isu yang menjadi sorotan publik, ini jangan dibiarkan atau baru direspon kalo sudah gaduh”. Tegasnya.

Saat media ini ingin mengkonfirmasi ke DPRD Lamsel, dan dijumpai salah satu wakil ketua DPRD Lamsel, Merik Havit, SH.MH, di ruang kerjanya, ia mengatakan, ” cocok bang, nanti kita panggil ketua komisinya, biar bisa merumuskan apa saja langkah langkah untuk menyikapi polemik ini, sekaligus menjelaskan ke kawan kawan media”. Ujarnya. (Rhp)

Tinggalkan Komentar Anda Mengenai Berita Ini, Harap berkomentar dengan sopan dan bijak.

Baca Juga

Leave a Reply