Polemik Asal Usul Beras PULON: Dirut BUMD Lamsel Jamin Bukan dari BULOG, Perizinan Sedang Berproses

LAMPUNG SELATAN, 11 Maret 2026 – Kehadiran beras dengan merk baru PULON yang diperdagangkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lampung Selatan Maju kembali menjadi sorotan publik. Banyak kalangan mengungkapkan kekhawatiran terkait sumber bahan baku dan kelengkapan perizinan produk, bahkan muncul desas-desus yang menyinyalir beras tersebut berasal dari BULOG, khususnya jenis Subsidi Pangan Harga Terjangkau (SPHP) yang jika dijadikan produk komersial melalui repacking dapat berujung pada pelanggaran hukum.

Sebagai informasi, perdagangan beras sebagai komoditas bahan pokok diatur dengan regulasi ketat, mulai dari kemitraan dengan petani, proses penggilingan, hingga izin edar dan pelabelan. Produk wajib memiliki lisensi serta mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) berkisar 12.500 hingga 13.000 rupiah per kg. Praktik repacking beras SPHP BULOG juga merupakan tindakan ilegal yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU Perlindungan Konsumen dan UU Tindak Pidana Korupsi jika melibatkan subsidi negara.

Menanggapi polemik tersebut, Direktur Utama BUMD Lampung Selatan Maju, Bayquni Akasanjaya, ST., MT, menyatakan bahwa bahan baku beras PULON saat ini diperoleh dari penggilingan lokal di wilayah Lampung Selatan. “Kita pastikan bukan dari BULOG. Kalo pun kebutuhan meningkat nantinya, mungkin bisa kerja sama dengan BULOG untuk jenis beras premium yang dapat diperdagangkan secara komersial sesuai regulasi,” jelasnya.

Terkait kelengkapan perizinan, Dirut juga menyampaikan bahwa proses pengurusan izin sedang berjalan. Beras sebagai Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) mengharuskan perusahaan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Pendaftaran PSAT dari Badan Pangan Nasional, serta izin terkait penggilingan jika menjalankan proses tersebut. (RHP).