Sertifikasi Halal Prioritas, Pemprov Lampung Dorong UMKM Tembus Ekspor

Suaralampung, Bandarlampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, berkomitmen mendorong produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersertifikasi halal dari Lampung menembus pasar ekspor global.

Komitmen itu Gubernur Lampung sampaikan saat dalam rapat koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal di Hotel Novotel, Jumat (1/8/2025).

Gubernur Mirza menyebutkan, kegiatan ini ialah bagian ikhtiar bersama menjamin produk halal sebagai amanah konstitusional dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kini diperkuat dengan PP Nomor 42 Tahun 2024, mewajibkan semua produk masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia memiliki sertifikat halal.

Gubernur mengungkapkan, produk UMKM Lampung telah bersertifikat halal berpeluang besar mendapat insentif dan tarif ringan di banyak negara, termasuk Vietnam, Korea, Australia, Pakistan, bahkan China dan Jepang.

Lampung sebagai salah satu provinsi penghasil pangan utama nasional, seperti jagung, beras, dan singkong.

Dari sekitar 490.000 UMKM di Lampung, mayoritas bergerak pada sektor makanan dan menyumbang sekitar 60% Produk Domestik Regional Bruto.

Ia menyoroti tantangan ke depan ialah mendorong agar produk-produk unggulan UMKM Lampung tak hanya mampu bersaing tingkat nasional tapi juga menembus pasar global.

Karena itu, Gubernur mengajak seluruh pihak berperan aktif mendukung mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

“Kami akan mendesain produk UMKM bisa ekspor. Bantu kami dan bantu pemprov mendorong seluruh UMKM-UMKM-nya mendapatkan sertifikasi produk halal,” ujarnya.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan, menyebutkan, rakor ini ialah bentuk nyata dan upaya bersama mengimplementasikan kerja sama dan kolaborasi antara BPJPH dan pemerintah daerah.

Saat ini di Lampung terdapat 225.852 produk yang telah bersertifikat halal dengan jumlah sertifikat halal sebanyak 145.213.

“Sejauh ini, Lampung salah satu yang menunjukkan kemajuan paling signifikan mendukung sertifikasi halal,” ujar Kepala BPJPH.

Berdasarkan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Haikal mengungkapkan, telah mencapai persamaan persepsi secara komprehensif terkait penting integrasi program Jaminan Produk Halal dalam prioritas membangun daerah.

“Karena itu, ukuran berhasil kepala daerah, selain menekan angka stunting, inflasi daerah, dan meningkatkan produktivitas, juga capaian sertifikasi halal,” ungkapnya. (Rls/ Adpim)