Pelantikan Hendri Kurniawan sebagai Kadis Kominfo Lamsel Memantik Harapan Jurnalis Lokal

LAMPUNG SELATAN – Pelantikan Hendri Kurniawan, SH.MH, sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan oleh Bupati Radityo Egi Pratama kemarin, menjadi sorotan positif di kalangan pelaku jurnalistik daerah. Tak hanya sekadar pergantian pimpinan, harapan terkait perbaikan kebijakan dan perhatian terhadap kesejahteraan insan pers lokal menjadi fokus pembicaraan dalam obrolan santai di Alun-Alun Masjid Agung Kalianda siang tadi.

Selama ini, kemitraan antara Diskominfo Lamsel dengan perusahaan media terkait kontrak kerjasama publikasi dinilai belum ideal, terutama di tengah kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok. Para jurnalis berharap adanya perubahan positif dalam peningkatan anggaran untuk kerjasama yang menyajikan informasi publik tentang kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah.

Dedi Manda, salah satu pelaku jurnalis di Lampung Selatan, mengungkapkan harapannya dalam obrolan bersama sesama rekan. “Semoga dengan kepemimpinan kepala dinas yang baru ini, ada kolaborasi positif antara Diskominfo Lamsel dan insan pers tempat bernaungnya para kuli tinta di Lamsel,” ujarnya.

Ia juga menyoroti nilai anggaran kontrak yang dinilai jauh dari standar. “Nilai kontrak kerjasama yang disediakan Pemkab Lamsel untuk satu perusahaan media saat ini hanya Rp 1 juta per bulan. Itu belum dipotong pajak, ATK, dan kebutuhan operasional tim di kantor. Bahkan bisa jadi yang diterima bersih hanya sekitar 200 ribu rupiah,” jelasnya.

Dedi berharap Bupati melalui Kadis Kominfo baru dapat memberikan solusi dengan meningkatkan nilai kontrak secara rasional. “Sering kita dengar sosialisasi UMR, semoga informasi ini sampai ke beliau. Kalau hanya 1 juta per bulan, mungkin 100 tahun lagi baru bisa dibilang wartawan di Lamsel sejahtera,” tegasnya diselingi tawa bersama.

Selain itu, ia juga menyoroti alokasi anggaran pengadaan jaringan internet dedicated di Diskominfo yang dinilai kurang efektif, mengingat setiap OPD juga telah menganggarkan pembayaran internet sendiri. “Itu bisa jadi proyek pemborosan,” ucapnya.

Intinya, para pelaku jurnalistik berharap kepemimpinan baru dapat membawa angin segar, tidak hanya dalam peningkatan nilai kontrak tetapi juga kelonggaran syarat administrasi kerja sama sebagai bentuk pemberdayaan terhadap insan pers lokal.(Rhp)