• 19 November 2026

Istri Terdakwa Cidra Janji, Oknum JPU Diduga Tunda BA Eksekusi Selama 10 Hari

 Istri Terdakwa Cidra Janji, Oknum JPU Diduga Tunda BA Eksekusi Selama 10 Hari

Suaralampung.com, Lampung Timur. Istri terdakwa mengaku cidra janji. Ia menyebut ada kesepakatan dengan oknum Jaksa Penuntut Umum, Muhammad Ilham Wiratama, terkait vonis suaminya.

Keterangan itu disampaikan Evi Fitria, istri dari Mujiadi Saputra, kepada media ini pada Senin, 16 November 2026 Lalu.

Menurut Evi Fitria, kesepakatannya jelas. Jika Mujiadi Saputra dituntut 1 tahun dan diputus di bawah 1 tahun, maka akan ada imbalan Rp 10 juta kepada JPU.

Faktanya, Mujiadi Saputra dituntut 1 tahun, tetapi diputus 15 bulan.

Setelah itu, Surat Berita Acara Eksekusi atas nama Mujiadi Saputra diduga tertunda.

Buktinya, BA Eksekusi atas nama Mat Mujianto terbit tanggal 03 Juni 2026, sementara BA Eksekusi atas nama Mujiadi Saputra baru terbit tanggal 13 Juni 2026. Selisih 10 hari, padahal satu paket perkara.

Perkara itu tercatat dalam Putusan Nomor 75/Pid.B/2026/PN Sdn di Pengadilan Negeri Sukadana. Dokumen putusan tersebut sudah dipegang redaksi.

Saat dikonfirmasi lewat WhatsApp pada 16 November 2026, JPU Muhammad Ilham Wiratama menjawab soal selisih 10 hari itu masih lingkup tanggung jawabnya, tetapi pengerjaan administrasi dilakukan petugas sesuai tugas pokok dan fungsinya di kantor kejaksaan.

JPU juga membenarkan ada kesepakatan imbalan uang sebesar 10 juta rupiah. Namun JPU membantah hal tersebut baru sebatas kesepakatan belum ada transaksi antara istri terdakwa dan JPU

Padahal, JPU dilarang berkoordinasi dengan terdakwa atau keluarganya di luar kepentingan sidang. Koordinasi hanya boleh dilakukan di persidangan, melalui surat resmi, atau melalui penasihat hukum.

Larangan itu diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, yang diperbarui dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024. Dalam Pasal 7, jaksa dilarang meminta atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apa pun, dan dilarang melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara.

Dalam kesempatan berbeda Jaksa Penuntut Umum, Muhammad Ilham Wiratama didampingi Kasi Intel Kejari lampung timur, membantah hal tersebut. Dan tidak mengakui hal tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab kepada Kejaksaan, JPU yang disebutkan, dan seluruh pihak terkait sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Rls/ Tri/Riyanto)

Tinggalkan Komentar Anda Mengenai Berita Ini, Harap berkomentar dengan sopan dan bijak.

Baca Juga

Leave a Reply