Proses Lelang Jaminan BRI Kalianda,Saksi Ahli nyatakan Cacat Hukum

 Proses Lelang Jaminan BRI Kalianda,Saksi Ahli nyatakan Cacat Hukum

LAMPUNG SELATAN – Sidang lanjutan gugatan perkara melawan hukum (PMH) terkait lelang asset un-prosedural Bank BRI cabang Kalianda kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) . Sidang lanjutan yang beragendakan keterangan saksi baik saksi fakta juga menghadirkan saksi ahli dari kajian pusat studi hukum perbankan (PSHP-UBL) Dr. Zulfi Diane Zaini, SH.,MH turut memberikan pendapat hukum perbankan dimuka majlis hakim dalam persidangan siang tadi di PN Kalianda, Kamis (8/10).

Dalam keterangan saksi ahli hukum perbankan Dr. Zulfi Diane Zaini, SH., MH mengatakan, dalam perjanjian antara debitur dan kreditur dirinya berpendapat perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang cacat hukum.

“ jadi yang saya liat berdasarkan analisis saya dari perjanjian kredit yang ada, dalam perjanjian kredit tersebut boleh dikatakan lebih dari dua pasal yang cacat hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perbankan”.

Dirinya menjelaskan lebih lanjut,” padahal didalam suatu perjanjian itu disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu harus sesuai dengan undang undang kepatutan dan kesusilaan. Sementara ini Undang undang perbankan saja ada beberapa yang tidak sesuai didalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank BRI cabang Lampung Selatan.

Bahkan dirinya menjelaskan terkait langkah keputusan lelang yang dilakukan oleh pihak BRI Kalianda itu terlalu pagi, “ karna saya melihat dalam kasus ini pihak debitur bukanya sekali tidak membayar, akan tetapi kondisi debitur disaat sampai agustus 2019 berdasarkan data yang saya lihat dari sistem konsling laporan keuangan otoritas jasa keuangan (OJK) yang dulu disebut BI Cheking semuanya lancer. Baru dibulan agustus 2019 itulah debitur masuk dalam koletibilitas lima (5)”.

“Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan didalam peraturan bank indonesi (PBI) Nomer.14 Tahun 2012 menyatakan meskipun debitur dalam kondisi kredit macet, masih dimungkinkan dilakukan penanganan kredit bermasalah atau kredit macet dengan melakukan restrukturisasi hutang, apalagi saksi fakta mengatakan bahwa usaha debitur ternyata saat ini masih jalan, itu artinya debitur masih dimungkinkan untuk dilakukan penanganan dengan melakukan restrukturisasi hutang, sedangkan lelang adalah upaya terakhir yang harus dilakukan oleh pihak perbankan.

Belum lagi dalam klausal perjanjian kredit bahwa ada pasal, sesuai pasal 14 huruf K dan L dalam perjanjian kredit yang dibuat antara kerditur dan debitur, menyatakan dimana setelah terjadi realisasi kredit debitur dilarang menggunakan dana pinjamanya seperti tidak boleh melakukan investasi diluar,tidak boleh melakukan usaha yang lain dan juga melarang debitur untuk meminjam dana kepihak lain dan itu sama saja mengekang debitur untuk berusaha, sementara debitur harus membayar hutang kepihak BRI dan ini mengekang hak debitur, dimana semestinya debitur mempunyai hak sepanjang dia dapat mengcover pembayaran pinjaman dari pihak lain, dan ini saya kira sangat fatal.

Mengapa ini saya katakan cacat hukum, pertama karena perjanjian induk mulai dari kesalahan tulis pada tenor atau batas waktu jatuh tempo kredit yang tidak dilakukan adendum atau perubahan dimana seharusnya akta perjanjian itu dilakukan renvoi, perubahan sah jika diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh kreditur, debitur, dan Notaris.

Sedangkan jika dilakukan pembetulan setelah akta ditandatangani, pembetulan ini dilakukan di hadapan kreditur, debitur, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan. Salinan Akta berita acara-nya wajib disampaikan kepada para pihak, inikan tidak.

Jika Notaris tidak melakukan ketentuan renvoi atau pembetulan di atas, maka mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Tentu akte pemasangan hak tanggungan (APHT) juga menjadi cacat hukum, kalo semua dasarnya cacat hukum,berarti proses lelangnya pun cacat hukum. Unkap saksi ahli.

(Rli))

Tinggalkan Komentar Anda Mengenai Berita Ini, Harap berkomentar dengan sopan dan bijak.

Baca Juga

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *