Asisten 1 Bidang Pemerintahan Tubaba Bakal Bahas Kebijakan Diskominfo Tetapkan Penyedia Belanja Bandwidth Internet

Asisten 1 Bidang Pemerintahan Berjanji akan membahas Dugaan Pelanggaran Belanja Bandwidth Internet di Dinas Komunikasi dan Informasi ( Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terkait Pertimbangan Kominfo dalam menetapkan Perusahaan Penyedia tanpa adanya Kontrak Kerjasama serta diduga belum memiliki Izin.

Bayana. Asisten 1 Bidang Pemerintahan. Selasa (13/12/2022) di ruang kerjanya ketika dimintai tanggapannya terkait belanja Bandwidth Internet Diskominfo Tubaba mengatakan.
” Yang jelas Kominfo pasti ada pertimbangan sendiri, kenapa dia menjalankan itu mereka pasti punya pertimbangan sendiri yang secara teknis saya juga tidak menguasai” Kata Bayana.

Selanjutnya, Bayana menegaskan akan membahas serta meminta Klarifikasi pihak Dinas Kominfo terkait pertimbangan Diskominfo dalam menetapkan kebijakan tersebut.
“Nanti saya tanya dulu apa masalahnya, Klarifikasi, bermasalah atau tidaknya saya kan tidak mengerti saya baru tahu informasinya, makanya mereka mengambil langkah itu pastinya mereka punya pertimbangan, kalau ada masalah nanti kita bahas apa pertimbangannya” Ujar Bayana.

Diberitakan sebelumnya,
Dugaan Pelanggaran Belanja Bandwidth Internet Diskominfo Tubaba Semakin Kuat

Dugaan Pelanggaran Belanja Bandwidth Internet Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Semakin Kuat.

Pasalnya Belanja Bandwidth Internet Diskominfo Tubaba merupakan Belanja Internet Bulanan yang melibatkan pihak Perusahaan Penyedia. Akan tetapi belum dilengkapi dengan Kontrak Kerjasama ataupun MOU Kesepakatan antara Pihak Perusahaan Penyedia dan Dinas Kominfo Tubaba.
Sehingga Kontrak Belanja Bandwidth Internet Diskominfo Tubaba tidak Jelas.

Imanuddin. Kabid Teknologi Komunikasi dan Persandian Diskominfo Tubaba. Senin (12/12/2022) diruang kerjanya mengatakan bahwasanya Perusahaan Penyedia adalah ICON+.
” Perusahaannya ICON+”Kata Imanuddin.

Imanuddin menjelaskan bahwa, Belanja Bandwidth Internet tidak di lakukan lelang dengan alasan membutuhkan Perusahaan Khusus.
“Begini ya, setiap yang kita perlukan khusus kan tidak perlu lelang karena belanjanya Kecil-kecil, bukan global sekaligus borongan bukan karena ini untuk bayar bulanan mereka, kita pasang itu sejak tahun 2020 nilai empat ratus jutaan itu untuk bayar bulanan mereka” Elak Imanuddin dengan bahasa Lampung.

Ketika dimintai keterangan bagaimana cara pihak Kominfo menetapkan Penyedia sementara Perusahaan tersebut belum melengkapi Perizinan. Imanuddin menegaskan bahwa Belanja tersebut tidak dilakukan pemilihan penyedia dengan alasan ICON+ merupakan mitra kerja Diskominfo Tubaba.

” Mereka kan mitra kerja kita, dan mereka siap menyediakan barang itu duluan sebelum kita bayar, apa kata mereka kami siap pasang dulu” ujar Imanuddin.

Imanuddin mengaku bahwa tidak ada Kontrak Kerjasama maupun Kesepakatan MOU yang tertuang, Antara Pihak Perusahaan Penyedia dan Dinas Kominfo Tubaba terkait Belanja Bandwidth Internet tersebut dengan Alasan ICON+ merupakan mitra Kerja Diskominfo Tubaba.

” Bentuk kerjasama nya hanya kita bayar, setelah kita bayar mereka buatkan kontrak pembayaran, karena mereka sudah mitra kerja kita” Beber Imanuddin.

Diberitakan sebelumnya,
Belanja Bandwidth Internet Dinas Kominfo Tubaba Diduga Salahi Aturan

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menganggarkan Dana sebesar Rp.477.190.800. untuk Belanja Bandwidth Internet dengan Spesifikasi Belanja Bandwidth Internet dengan nama Paket Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan / Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.

Meskipun Dinas Kominfo Tubaba telah menganggarkan dana yang sangat Fantastis untuk Belanja Bandwidth Internet. Akan tetapi Pemerintah Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tetap berlangganan dengan Jaringan Internet lainnya dengan Alasan Layanan Internet bantuan Dinas Kominfo tidak bagus (Lemot).
Padahal, Bandwidth adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data.

Bahkan hal itu semakin diperkuat dengan keluhan dari beberapa pihak perusaahan media saat Pendaftaran Kerjasama Media yang digelar Diskominfo Tubaba beberapa hari belakangan ini bahwa penggunaan koneksi internet yang di gunakan diskominfo Diduga Bermasalah, pasalnya penggunaan jaringan internet tidak ada koneksi internet dan server Eror.
Sehingga Belanja Bandwidth Internet Dinas Kominfo Tubaba Diduga Berlumur Masalah.

Bahkan Anehnya, Belanja Bandwidth Internet tersebut tidak dilakukan Lelang, proses pemilihan penyedia ditetapkan dengan metode dikecualikan

Hal itu sangat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Pada Bab II Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Bagian Kesatu Tujuan. Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 4, Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Bagian Ketiga Pengecualian Pasal 61 (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini
adalah:
a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas
kepada masyarakat;
c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
d.Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh media, didapati pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informasi Tubaba menganggarkan Dana sebesar Rp. 477.190.800 yang di pusatkan pada Belanja Bandwidth Internet.

Hendrawan. Kepala Tiyuh Pulung Kencana. Beberapa waktu lalu di teras depan Balai Tiyuh setempat, mengaku bahwa tiyuh Pulung Kencana mendapatkan bantuan Jaringan Internet WiFi dari Dinas Kominfo Tubaba. Akan tetapi pihak tiyuh tetap menganggarkan Dana untuk berlangganan Internet dengan Perusahaan WiFi Lainnya dengan alasan jaringan WiFi bantuan Dinas Kominfo tidak stabil.

” yang ada di Pulung ini jaringan internet Indihome, kemudian apa ya yang baru ini perusahaannya saya lupa kerjasama sama PLN dia ini nempel di tiang PLN, ada dua yang jelas yang kita pakai, kalau Indihome Tiyuh Belanja sendiri, Kalau Bantuan dari Kominfo jarang kita pakai, kita juga tidak bayar kalau itu, yang paling kuat kan Indihome” kata Hendarwan.

Senada disampaikan, Rudi Harto Kepala Tiyuh Tirta Makmur. Kamis (8/12/2022) melalui Ramdon Sekreteris Tiyuh setempat setempat bahwasanya Diskominfo Tubaba telah memberikan dua unit layanan WiFi internet ke tiyuh setempat. Akan tetapi pemerintah tiyuh tetap menganggarkan untuk kerjasama dengan perusahaan WiFi lainnya dengan alasan Wi-Fi bantuan Kominfo tidak stabil.

” Alasannya jaringannya kurang kuat, makanya kita masih nambah ke jaringan yang lain Wi-Fi, soalnya kalau pakai jaringan Pemda yang kemarin ini ya kurang, kita buka aplikasi saja lemot tidak mampu dia.” Beber Ramdon.

Terpisah, Suhendri mengeluhkan layanan internet yang di gunakan oleh Dinas Kominfo itu sendiri dinilai buruk, akibatnya beberapa pihak perusahaan media gagal dalam pendaftaran kerjasama, hal itu di sebabkan layanan internet di dinas Kominfo saat itu tidak ada layanan bahkan server Eror.

” Kami saja saat pendaftaran e media kesulitan, saat registrasi tidak dapat mengakses tidak ada koneksi internet dan bahkan ada tulisan 505 server Eror” kata Suhendri dan rekan rekannya.

Hingga berita di terbitkan, Kepala Dinas Kominfo dan Kabid Teknologi Komunikasi dan Persandian Belum berhasil dimintai keterangan (Medi)