Waaw!!,Habiskan Biaya Miliaran Rupiah,,Bimtek 2024 Kades Se Lamsel Dinilai Hanya Akal Akalan Saja.

LAMPUNG SELATAN-Habiskan biaya Rp.5 juta per desa, dengan akumulasi Rp.1,2 milyar lebih, kegiatan bimtek apartur desa di Lampung selatan menjadi sorotan publik, pasalnya kegiatan tersebut disinyalir hanya akal akalan saja oleh oknum oknum terkait dalam mendulang cuan yang bersumber dari anggaran dana desa tersebut.

Terlepas CV view motion pro sebagai pihak ketiga atau pelaksana kegiatan Bimtek kepala desa se lampung selatan yang di ikuti 251 desa, yang menjadi pertanyaan publik adalah urgensi dalam pelaksanaan bimtek tersebut yang digelar disalah satu hotel berbintang di bandar Lampung, ini dinilai menghambur hamburkan anggaran saja dan tidak sejalan dengan program pemerintah pusat yang sedang gencarnya dalam efisiensi dan efektivitas pada pengelolaan penggunaan dana desa sepenuhnya digunakan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Hampir setiap tahun dana desa yang di ambil dari pos item anggaran kursus dan pelatihan bagi apartur desa itu menjadi Bancakan bagi sejumlah oknum oknum instansi terkait mendapat keuntungan dari anggaran dana desa yang dikemas dalam bentuk bimtek tersebut.

Ketua LSM Pro Rakyat, Aqrobin AM, mempertanyakan urgensi kegiatan bimtek yang dilaksanakan hampir setiap tahun tersebut mengapa harus dilaksanakan di hotel mewah?, padahal bila instansi terkait mempunyai niat baik bagi pengelolaan anggaran negara, harusnya bimtek tersebut bisa dilaksakan di aula aula atau fasilitas milik Pemkab, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak mencapai milyaran rupiah, ini uang rakyat lo, bukan di pakai untuk mencari keuntungan dan mendapatkan fee atau benefit lainya dari pihak hotel atau penyedia ketring atau lainya, ini yang menjadi pertanyaan, siapa lagi kalo bukan penyelenggara yang mendapat keuntungan dari proyek bimtek tersebut, Ujarnya.

Hampir setiap tahun dana milyaran yang bersumber dari dana desa yang ada di Lampung selatan tersebut tersedot ke luar daerah Lamsel itu sendiri.

Lebih lanjut Aqrobin mengatakan,padahal kalo anggaran biaya kursus dan pelatihan tersebut di adakan di wilayahnya, minimal kecamatan masing masing, berapa banyak efek domino yang akan mendapatkan dampak positif dari anggaran tersebut, mulai dari pengusaha UMKM makanan dan lainya akan terkena dampak dari perputaran dana tersebut, bukan malah menguntungkan pihak pihak konglomerasi pemilik hotel saja.

Harusnya inspektorat kabupaten menjadi garda terdepan dalam mengontrol, dan mengawasi pengunaan aga digunakan tepat sasaran, bukan malah bagian apalagi aktor utama sebagai inisiator kegiatan proyek bimtek yang bersumber dari dana kursus dan pelatihan tersebut.

Padahal DD tersebut bisa digunakan tidak hanya untuk peningkatan aparatur desa saja, di desa itu kan banyak pelaku penggerak UMKM,apakah pernah mendapat pelatihan atau kursus untuk meningkatkan SDM dan pengembangan usaha yang ada didesa kan tidak juga,mengingat anggaran yang dipakai dari pos anggaran kursus dan pelatihan.

Jelas ini menguatkan adanya indikasi atau dugaan korupsi, Gratifikasi dan laporan fiktif dalam mengakali penggunaan Dana Desa, wajar bimtek ini hanya terkesan akal akalan mereka saja untuk mengumpulkan dan meraup cuan dari dana desa, mudah”an Minggu besok kita laporkan ke Kejati dan Kejari, saat ini kami sedang pulbaket untuk menyiapkan materi laporan, pungkas Aqrobin. (Red)