Empat Kritik Harus Berlandas Substansi, Bukan Ketidaksukaan Pribadi — Pesan IKAM Lampung Bagi Media

BANDAR LAMPUNG – Ketua Ikatan Kemasyarakatan Masyarakat Lampung (IKAM LAMPUNG), Ruli Hadi Putra, menyampaikan pandangan kritis terkait maraknya gaya pemberitaan yang beredar belakangan ini, khususnya yang menyasar pejabat publik di tengah gencarnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Menurut Ruli, mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan adalah hal yang wajib dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban jabatan itu sendiri. Namun demikian, kritik yang disampaikan haruslah bersifat konstruktif dan membangun, tetap berpegang pada koridor profesionalitas tugas dan fungsi yang diemban pejabat — bukan berubah menjadi hujatan ataupun penyerangan ke ranah privasi seseorang.

“Saat ini banyak beredar pemberitaan yang justru menyerang ranah privasi pribadi, bahkan sampai ke kehidupan rumah tangga. Hal seperti itu tidak elok disampaikan kepada publik. Ingatlah, tidak ada manusia yang sempurna. Banyak orang yang sukses besar dalam karir dan profesinya, belum tentu sama kondisinya dalam urusan rumah tangga — semua orang punya sisi yang tidak sempurna,” tegas Ruli.

Ia mengingatkan, hal ini sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4: “Wartawan tidak boleh menyiarkan, menuliskan, atau mengutip pernyataan yang bersifat menduga-duga atau menuduh tanpa pembuktian, serta tidak boleh menampilkan sisi lemah seseorang atau hal-hal yang tidak perlu diketahui publik demi kepentingan umum.”

Selain itu, hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat (1): “Pers bebas melakukan jurnalisme yang berkeadilan, akurat, cerdas, dan bertanggung jawab, menghormati hak asasi manusia, serta menghargai norma kesusilaan dan kepentingan umum.”

Ruli meminta rekan-rekan media, khususnya wartawan profesional yang memikul beban fungsi kontrol sosial, agar lebih bijak menyajikan tulisan. Kritik sebaiknya difokuskan pada perbandingan kinerja, capaian, dan progres pelayanan publik yang mengarah pada hal positif demi kepentingan masyarakat luas. Jika kinerja nyata dan hasil kerja dirasakan manfaatnya oleh rakyat, mengapa tidak kita sampaikan juga?

“Kita sebagai insan profesional harus menghargai batas ranah privasi seseorang. Jangan semata-mata karena kita suka atau tidak suka pada seorang pejabat, lalu terus-menerus mencari-cari hal yang bisa menjatuhkan reputasinya — terutama jika hal itu didasari ketidaksukaan pribadi. Itu tidak baik,” ujarnya mengingatkan.

Ruli menambahkan, pengecualian mungkin hanya berlaku jika media memang secara khusus menyajikan segmen pemberitaan hiburan atau gosip, namun hal itu pun harus tetap bertanggung jawab dan tidak boleh melanggar aturan.

“Kita saling mengingatkan: kritik boleh saja, apalagi yang bersifat membangun untuk kemajuan daerah. Tapi jangan sentuh kehidupan pribadinya. Bayangkan jika hal yang sama dilakukan kepada kita — bagaimana perasaan kita dan keluarga kita? Mari kita pastikan setiap tulisan kita tetap berakar pada substansi dan tujuan memajukan daerah yang kita cintai ini,” tutup Ruli Hadi Putra.