DPRD Metro Dukung Aksi Penolakan Omnibus Law

 DPRD Metro Dukung Aksi Penolakan Omnibus Law

METRO – DPRD Kota Metro menyatakan dukungan atas gerakan HMI dan PMII terkait penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

“Jadi kami sudah sepakat. Kita sudah menandatangani sebagai bukti bahwa kami menyetujui gerakan teman-teman mahasiswa,” ujarnya selepas berdialog dengan HMI dan PMII Metro di gedung DPRD setempat, Senin (12/10/2020).

Meski demikian, Tondi mengingatkan bahwa pembuat undang-undang adalah DPR RI dan pemerintah pusat.

Artinya, DPRD Metro tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menyetujui.

“Kami hanya bisa menyelesaikan aspirasi teman-teman semua ke DPR RI dan pemerintah pusat. Dan itu sudah kita sepakati dan akan kita kirimkan,” tuntasnya.

 
Kapolres Kota Metro Ajun Komisaris Besar Retno Prihawati meminta semua pihak saling menjaga kondusivitas.

“Ini kan menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya minta kita di posisi saling menghargai. Kita sama-sama dalam tugas,” ujar Prihawati saat berdialog dengan mahasiswa peserta aksi Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (12/10/2020).

Ia meminta, terkait adanya insiden dengan petugas kepolisian, semua pihak saling memaafkan.

“Tidak ada dendam, baik dari mahasiswa dan kepolisian. Ini hanya dinamika dalam tugas,” bebernya.

Saat aksi unjuk rasa HMI di depan Gedung DPRD Kota Metro sempat terjadi dorong-dorongan dengan aparat saat mahasiswa meminta masuk untuk berdialog dengan Ketua DPRD Metro Tondi Muammar Ghadaffi N.

Selain HMI, aksi juga digelar Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Metro unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di DPRD setempat, Senin (12/10/2020).

Koordinator aksi PMII Metro Febri Wahyu Saputra mengatakan, pihaknya secara tegas menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja karena tidak berpihak pada masyarakat Indonesia.

“Kami meminta DPRD Metro untuk bersama menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja serta mendesak DPR RI dan pemerintah pusat untuk mencabut UU yang telah disahkan,” bebernya saat dialog bersama Ketua DPRD Metro Tondi Muammar Ghadaffi N, Senin (12/10/2020).

Selain itu, pihaknya meminta DPRD menyampaikan surat kesepakatan yang ditandatangani bersama PMII ke DPR dan presiden.

“Kami akan mengawal sepenuhnya dari tuntutan hingga realisasi,” tuntasnya. (RLS/Indra/Tri)

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Metro Tondi Muammar Ghadaffi N menemui peserta demo penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, Senin (12/10/2020).

Tinggalkan Komentar Anda Mengenai Berita Ini, Harap berkomentar dengan sopan dan bijak.

Baca Juga

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *