Dana Desa..Lagi Lagi Dana Desa

Ruang Publik
(Noprizal )

Tangamus — Anggaran Dana Desa yang tertutup Jika berbicara mengenai pekon pasti kita akan terbesit dengan anggaran Dana Desa yang begitu seksi dibicarakan ditengah-tengah masyarakat, baik anggaran untuk aparatur pekon maupun anggaran lain yang digunakan untuk pembangunan pekon yang dikenal sebagai pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

Walaupun di tahun 2021 kemarin baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten mempreoritaskan untuk kegiatan penanganan dan pencegahan covid-19, akan tetapi kegiatanyang paling penting diselipkan adalah pemulihan ekonomi baik dari bidang Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) maupun kegiatan lain pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri dan memiliki daya saing yang cukup dalam menghadapi tantangan dimasa pandemi ini.

Bagaimana mampu bersaing jika didalam masyarakat tidak diberikan kepercayaan dalam mengelola anggaran Dana Desa sesuai keinginan dan kebutuhan pekon sendiri, bahkan bukan sekedar informasi bahkan sudah jadi pembahasan umum ditengah-tengah aparatur Pekon maupun didalam masyarakat jika penganggaran ini masih dipesan dengan seseorang berinisial DF sehingga aparatur pekon sulit berfungsi makimal bahkan dikatakan tidak berfungsisesuaitupoksimasing-masing, mark up anggaran sudah jadi halayak walau sudah 2 periode ini sdr.Zulkarnain memimpin tapu pemerintahan dipekon Paku.

Dapat dlihat dari perencanaan yang RAPBDes tidak digarap oleh aparatur pekon, kemudian bener transparasi yang terkesan tempel foto cabut, yang mana aparatur pekon dituntut untuk aktif piket dikantor Pekon tapi penganggaran dan kegiatan tersembunyi bahkan aparatur pekon tidak dilibatkan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan bila tidak berangkat karena jenuh dengan sistemyangtak transparan gaji dan insentifpun tidak diberikan dengan berbagai alasan ujar salah satu aparat Pekon Paku yang enggan di sebutkan namanya tidak diberikan haknya selama 3 bulan untuk anggaran tahun 2021.

Sebabagai aparatur dipekon aku kami tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan ataupun tupoksisya tidak pernah dikasihtahu selama ini, saya selama jadi aparatur pekon cuma sekali dapat pelatihan di tahun 2020 waktu itu masih dijabat PJ Pekon Paku Amridi, bahkan saya rasa kurang maksimal mendapatkan ilmu tentang Tupoksi sebagai Aparat, dan bukan saya tidak mau membantu pekerjaan yang ada dipekon akan tetapi kegiatan pekon selama ini saya tidak dikasih tahu apalagi APBDesa yang seharusnya kami membantu menyusun melihat bentuknya saja saya tidak pernah” wajar jika masyarakat selalu menuntut transparasi dalam penggunaan Dana Desa sesuai aturan yang berlaku walau dipesan dengan pihak ke-3 dengan alasan kami belum mampu mandiri dalam penyusunannya.

Kalimat yang dilontarkan kepala pekon ini saya rasa tidak selaras dengan niat beliau untuk memajukan pekon karena anggaran untuk pelatihan aparatur pekon selalu menghilang di akhir tahun bahkan peruntukannya untuk apa juga tidak jelas dengan hilangnya anggaran tersebut, yang jelas kami sebagai aparatur pekon merasa bodoh dan kebodohan kami dalam menjalankan pemerintahan pekon dimanfaatkan untuk menyalahkan aparatur pekon ketika masarakat menanyakan buat apa saja Dana Desa, melalui konfirmasi awak media juga aaprat pekon ini meminta maaf kepada masyarakat pekon Paku jika selama ini saya menjadi aparatur pekon belum mampu melayani masyarkat dengan maksimal dan terkesan saya membantu kezoliman dalam menutupi kesalahan dalam prosedur penggunaan dana desa.(Noprizal)