Belanja Perjalanan Dinas 30 Anggota DPRD Tubaba Semakin Kuat Mengarah pada Dugaan Kebocoran Anggaran

 Belanja Perjalanan Dinas 30 Anggota DPRD Tubaba Semakin Kuat Mengarah pada Dugaan  Kebocoran Anggaran

Belanja Perjalanan Dinas 30 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun 2020, Semaki Kuat Mengarah pada Dugaan Adanya Kebocoran Anggaran.

Pasalnya, Pemulangan Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Diduga kuat Bersumber dari Anggaran Sekretariat bukan dari Dana Pribadi 30 Anggota DPRD yang bersangkutan.

Hal itu terlihat jelas dari proses pemulangan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas yang hanya dilengkapi bukti pemulangan dari Sekretariat DPRD Tubaba dan bank Lampung, Akan tetapi tidak belum dilengkapi dengan bukti pembayaran dari 30 Anggota DPRD Tubaba kepada sekretariat DPRD Tubaba. Sehingga Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Terindikasi Mengarah pada Dugaan Adanya Kebocoran Anggaran.

Erawan. Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selasa (1/3/2022) mengaku, Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas untuk 30 Anggota DPRD Tubaba Tahun 2020 sudah dilakukan Pemulangan. Akan tetapi bukti pemulangan Dana tersebut hanya dari Sekretariat DPRD ke Kas Daerah.

” Sudah dipulangkan, ada bukti Pemulangannya dari bank, itulah yang di minta oleh BPK,” Kata dia

Ketika dimintai keterangan proses Pemulangan dan bukti pembayaran dari 30 Anggota DPRD Tubaba ke sekretariat DPRD Tubaba. Erawan Beralasan bahwasanya hal tersebut merupakan kewenangan Bendahara Sekretariat.

” Kalau masing-masing saya rasa tidak, karena kita yang merekap sebenarnya, kan tugas sekretariat atas nama si-A, si- B kita dikasih Bukti dari Bank, mereka kan setornya ke Bendahara saya, bendahara ini yang menyetor ke Bank, Bendahara saya waktu itu pak Budi, Kalau sekarang Eka” Kelit Erawan.

Terpisah, Eka Erviayana. Bendahara Sekretariat DPRD Tubaba di dampingi Eliyana.Kabag Umum sekretariat DPRD Tubaba. Selasa (1/3/2022) ketika dimintai keterangan Sumber Dana berkelit dengan alasan kurang begitu memahami adanya bukti pembayaran dari 30 Anggota DPRD Tubaba Sehingga dirinya meminta waktu untuk kordinasi kembali dengan Sekwan dan Plt Sekwan.

” Kalau Sumber Anggarannya, kan ranahnya ini masuk ke ranah Dewan Nama-namanya juga Ada, Cuma kalau bukti setor Dewan ke kami saya tidak pegang, buk Eka juga tidak pegang, nanti saya tanya dulu sama pak Agus atau pak Erawan lagi “Kelit mereka.

Diberitakan sebelumnya,
Ratusan Juta Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Tubaba Diduga Bermasalah

Sekitar Ratusan Juta Rupiah Belanja Perjalanan Dinas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk Perjalanan Dinas 30 Anggota DPRD Tubaba Tahun 2020 Diduga Bermasalah.

Pasalnya, pada Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Tubaba tahun 2020, ditemukan kejanggalan yaitu Kelebihan Pembayaran, untuk Perjalanan Dinas 30 Anggota DPRD Tubaba, Mulai dari Perjalanan Dinas tanpa dokumen pertanggungjawaban, perjalanan dinas yang tidak terkonfirmasi oleh hotel dan tempat Tujuan, perjalanan dinas melebihi Pagu, perjalanan dinas tidak sesuai tanggal surat perintah tugas, dan Tiket perjalanan tidak valid. Sehingga Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Diduga Kuat Syarat Bermasalah

Berdasarkan dokumen Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) didapati Belanja Perjalanan dinas sekitar Rp.289.454.545. yang di pusatkan pada 5 item jenis kegiatan Perjalanan Dinas yang Diduga Kuat Syarat Bermasalah, diantaranya.

Perjalanan Dinas Tanpa Dokumen Pertanggungjawaban. Sekitar Rp. 104.276.660. berdasarkan pemeriksaan dokumen diketahui terdapat 14 (empat belas) perjalanan dinas yang tidak di lengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban penginapan dan transportasi ( baik darat, laut, dan udara) dengan total sebesar Rp 104.276.660.

Perjalanan Dinas tidak sesuai Tanggal surat perintah tugas. Rp. 27.236. 207. Berdasarkan Pemeriksaan dokumen, diketahui terdapat sepuluh perjalanan dinas yang dokumen pertanggungjawaban sebelum atau sesudah tanggal surat perintah tugas dengan total sebesar Rp 27.236.207.

Tiket Penyebrangan tidak Valid. Rp.3.204.500. Pemeriksaan dilakukan atas kesesuaian dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa tiket/karcis penyebrangan pelabuhan , dengan database penyebrangan ASDP. Berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat lima dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak ada pada database ASDP dengan total sebesar Rp 3.204.500.

Perjalanan Dinas Melebihi Pagu Rp. 30.507.800.
Pembayaran uang harian, uang transportasi, uang penginapan, dan uang representasi melebihi Pagu. Pemeriksaan dilakukan atas besaran biaya sesuai dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan standar biaya perjalanan dinas pada peraturan Bupati. Berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat enam perjalanan dinas yang biayanya melebihi standar maksimal dengan total sebesar Rp 30.507.800.

Perjalanan Dinas Tidak Terkonfirmasi Oleh hotel dan tempat Tujuan. Rp.124.229.378.
Perjalanan Dinas tidak terkonfirmasi pelaksanaan berdasarkan konfirmasi dari hotel dan lembaga/ badan/institusi tujuan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengirimkan konfirmasi kepada beberapa hotel yang tercantum pada dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan kepada lembaga/badan/institusi tujuan perjalanan dinas. Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut di peroleh informasi bahwa terdapat tujuh Surat Perintah Tugas(SPT) perjalanan dinas yang tidak menginap di hotel terkait dan tidak melakukan tugas di tempat lembaga/badan/institusi terkait dengan total sebesar Rp. 124.229.378.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan, Permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri no 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

Permasalahan diatas, mengakibatkan kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas sebesar Rp 185.177.885. dan tidak dapat di yakini kejadiannya sebesar Rp 104.276.660.

Terkait Kelebihan Pembayaran untuk Belanja Perjalanan Dinas 30 Anggota DPRD Tubaba sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris DPRD Tubaba Belum Berhasil dimintai keterangan dengan Alasan dirinya sedang Isolasi Mandiri.
” saya lagi Isomasan Add” Balas Agus Subagio Melalui Pesan WhatsApp. Rabu (16/2/2022).

Selanjutnya, Agus Subagio mengarahkan untuk konfirmasi kepada PPK terkait kejelasan dari anggaran Belanja Perjalanan Dinas tersebut. “Pak Erawan” Balas dia.

Dikonfirmasi Terpisah, Erawan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DPRD Tubaba, Beralasan dirinya sedang Dinas Luar (DL) sehingga dirinya meminta waktu konfirmasi tersebut dilakukan setelah Kepulanganya.
Akan tetapi ketika dimintai keterangan kejelasan waktu konfirmasi sebagai dimaksud Erawan belum memberikan balasan.

“Ya saya lagi dl.dinda., Sebaik nya confir setelah saya dl.dinda” Balas Erawan. Rabu tanggal 23 Pebruari 2022.

Selanjutnya di konfirmasi kembali pada Hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 terkait kejelasan kapulangannya dari Dinas Luar sebagaimana dimaksud, Erawan belum memberikan Balasan.

Hingga Berita di terbitkan, Erawan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DPRD Tubaba Belum berhasil dimintai keterangan. (Medi)

Tinggalkan Komentar Anda Mengenai Berita Ini, Harap berkomentar dengan sopan dan bijak.

Baca Juga

Leave a Reply