Inspektorat Tubaba Sebut, Plt Sekwan Harus Bisa Jelaskan Sumber Dana Pemulangan ke Sekretariat

 Inspektorat Tubaba Sebut, Plt Sekwan Harus Bisa Jelaskan Sumber Dana Pemulangan ke Sekretariat

Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menyebutkan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) harus bisa menjelaskan Sumber Pemulangan Dana, atas Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 30 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2020.

Prana Putra. Kepala Inspektur Inspektorat Tubaba. Melalui Muslim. Inspektur Pembantu (V) Bidang Investigasi Inspektorat Tubaba. Selasa(1/32022) Mengatakan bahwa, temuan BPK atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas 30 Anggota DPRD Tubaba Tahun 2020, sudah di pulangkan ke Kas Daerah. Akan tetapi, mekanisme pemulangan tersebut melalui sekretariat ke Kas daerah.

Ketika tanggapanya, sumber dana pemulangan atas temuan BPK terkait kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas 30 Anggota DPRD Tubaba Tahun 2020. Muslim mengatakan.

“itu pengembalian atas dana yang sudah di keluarkan, Artinya uang itu Sumbernya dari yang bersangkutan, Seharusnya di kembalikan dengan pihak- pihak yang sebenarnya menggunakan dana itu, logikanya Sumbernya itu harus bersumber dari Anggota DPRD yang menggunakan, yang lebih bisa menjelaskan Ya Erawan (Plt) Sekwan, kalau kaitan dari sumber pengembalian itu” Cetus Muslim.

Selanjutnya muslim menerangkan bahwa, hingga batas pemeriksaan yang di lakukan oleh inspektorat Tubaba hanya bukti pengembalian dari sekretariat ke Kasda.
” Tugas kita memverifikasi benar sudah di kembalikan dana yan sudah masuk kerugian, ini bukti pengembalian ya sudah, jadi kita tidak sampai memverifikasi Sumber Dananya dari mana, batas kita melakukan verifikasi pada saat ada ada tanda bukti pengembalian Ke Kasda, jadi kalau untuk memverifikasi Sumber Dananya dari mana kita tidak sampai disitu” Kata Muslim.

Ketika dimintai keterangan, langkah inspektorat Tubaba terkait adanya temuan. Muslim menerangkan bahwa pihaknya akan konfirmasi terlebih dahulu kepada OPD terkait untuk menanyakan kebenaran dari informasi.

“Bagian kita hanya tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang mana temuan kita awalnya tidak sesuai harus di kembalikan, kita kan ada tim tindak lanjut, itu nanti mengkonfirmasi kepada OPD terkait untuk menanyakan tindak lanjut dari temuan, kalau sudah di kembalikan kita Verifikasi bukti Pengembalian, Artinya pemberitaan ini kita monitor karena pemberitaan ini sudah menjadi Publik Opini” Janji muslim.

Diberitakan sebelumnya,
Carut Marut Pemulangan Belanja Perjalanan Dinas DPRD Tubaba Tahun 2020 Mulai Terkuak

Carut-marutnya Pemulangan Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas 30 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Mulai Terkuak.

Pasalnya, Pemulangan Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 30 Anggota DPRD Tubaba. dibayarkan langsung oleh Anggota DPRD Tubaba ke Kas Daerah (Kasda). Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan penjelasan dari Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan) yang menjelaskan bahwa pemulangan kelebihan Belanja Perjalanan Dinas tersebut dilakukan oleh Bendahara Sekretariat DPRD ke Kas Daerah (Kasda).

Dikatakan, Ponco Nugroho. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat. Kamis (3/3/2022) Melalui Sambungan Watshap bahwa, Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas DPRD Tubaba telah dipulangkan Secara pribadi oleh anggota Dewan yang bersangkutan Langsung ke Kas Daerah.

” Itu kan anggaran tahun 2020, ketika ada temuan BPK kita itu wajib mengembalikan 60 hari, makanya 60 har itu harus dibayarkan, bayarnya kemana ya ke kas daerah, artinya kami bayarnya di bank Lampung, kenapa harus keseluruhan kalau temuanya Ponco ya ponco”Beber dia.

Menurut, Ponco pemulangan tersebut dibayarkan atas nama masing masing, meskipun pengembalian kelebihan pembayaran tersebut secara kolektif.

” Ya disitu harus namanya sendiri, misalkan Ponco empat ratus sekian walaupun nantinya kolektif”kata dia.

Berbeda halnya dengan, Paisol, Ketua Komisi III DPRD Tubaba. Ketika dimintai keterangan terkait Pemulangan Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020, Beralasan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Sekretariat.
“Tanya aja ke sekretariat.” Balasnya.

Diberitakan sebelumnya,
Belanja Perjalanan Dinas 30 Anggota DPRD Tubaba Semakin Kuat Mengarah pada Dugaan Adanya Kebocoran Anggaran

Belanja Perjalanan Dinas 30 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun 2020, Semaki Kuat Mengarah pada Dugaan Adanya Kebocoran Anggaran.

Pasalnya, Pemulangan Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Diduga kuat Bersumber dari Anggaran Sekretariat bukan dari Dana Pribadi 30 Anggota DPRD yang bersangkutan.

Hal itu terlihat jelas dari proses pemulangan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas yang hanya dilengkapi bukti pemulangan dari Sekretariat DPRD Tubaba dan bank Lampung, Akan tetapi tidak belum dilengkapi dengan bukti pembayaran dari 30 Anggota DPRD Tubaba kepada sekretariat DPRD Tubaba. Sehingga Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Terindikasi Mengarah pada Dugaan Adanya Kebocoran Anggaran.

Erawan. Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selasa (1/3/2022) mengaku, Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas untuk 30 Anggota DPRD Tubaba Tahun 2020 sudah dilakukan Pemulangan. Akan tetapi bukti pemulangan Dana tersebut hanya dari Sekretariat DPRD ke Kas Daerah.

” Sudah dipulangkan, ada bukti Pemulangannya dari bank, itulah yang di minta oleh BPK,” Kata dia

Ketika dimintai keterangan proses Pemulangan dan bukti pembayaran dari 30 Anggota DPRD Tubaba ke sekretariat DPRD Tubaba. Erawan Beralasan bahwasanya hal tersebut merupakan kewenangan Bendahara Sekretariat.

” Kalau masing-masing saya rasa tidak, karena kita yang merekap sebenarnya, kan tugas sekretariat atas nama si-A, si- B kita dikasih Bukti dari Bank, mereka kan setornya ke Bendahara saya, bendahara ini yang menyetor ke Bank, Bendahara saya waktu itu pak Budi, Kalau sekarang Eka” Kelit Erawan.

Terpisah, Eka Erviayana. Bendahara Sekretariat DPRD Tubaba di dampingi Eliyana.Kabag Umum sekretariat DPRD Tubaba. Selasa (1/3/2022) ketika dimintai keterangan Sumber Dana berkelit dengan alasan kurang begitu memahami adanya bukti pembayaran dari 30 Anggota DPRD Tubaba Sehingga dirinya meminta waktu untuk kordinasi kembali dengan Sekwan dan Plt Sekwan.

” Kalau Sumber Anggarannya, kan ranahnya ini masuk ke ranah Dewan Nama-namanya juga Ada, Cuma kalau bukti setor Dewan ke kami saya tidak pegang, buk Eka juga tidak pegang, nanti saya tanya dulu sama pak Agus atau pak Erawan lagi “Kelit mereka.

Diberitakan sebelumnya,
Ratusan Juta Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Tubaba Diduga Bermasalah

Sekitar Ratusan Juta Rupiah Belanja Perjalanan Dinas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk Perjalanan Dinas 30 Anggota DPRD Tubaba Tahun 2020 Diduga Bermasalah.

Pasalnya, pada Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Tubaba tahun 2020, ditemukan kejanggalan yaitu Kelebihan Pembayaran, untuk Perjalanan Dinas 30 Anggota DPRD Tubaba, Mulai dari Perjalanan Dinas tanpa dokumen pertanggungjawaban, perjalanan dinas yang tidak terkonfirmasi oleh hotel dan tempat Tujuan, perjalanan dinas melebihi Pagu, perjalanan dinas tidak sesuai tanggal surat perintah tugas, dan Tiket perjalanan tidak valid. Sehingga Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Diduga Kuat Syarat Bermasalah

Berdasarkan dokumen Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) didapati Belanja Perjalanan dinas sekitar Rp.289.454.545. yang di pusatkan pada 5 item jenis kegiatan Perjalanan Dinas yang Diduga Kuat Syarat Bermasalah, diantaranya.

Perjalanan Dinas Tanpa Dokumen Pertanggungjawaban. Sekitar Rp. 104.276.660. berdasarkan pemeriksaan dokumen diketahui terdapat 14 (empat belas) perjalanan dinas yang tidak di lengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban penginapan dan transportasi ( baik darat, laut, dan udara) dengan total sebesar Rp 104.276.660.

Perjalanan Dinas tidak sesuai Tanggal surat perintah tugas. Rp. 27.236. 207. Berdasarkan Pemeriksaan dokumen, diketahui terdapat sepuluh perjalanan dinas yang dokumen pertanggungjawaban sebelum atau sesudah tanggal surat perintah tugas dengan total sebesar Rp 27.236.207.

Tiket Penyebrangan tidak Valid. Rp.3.204.500. Pemeriksaan dilakukan atas kesesuaian dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa tiket/karcis penyebrangan pelabuhan , dengan database penyebrangan ASDP. Berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat lima dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak ada pada database ASDP dengan total sebesar Rp 3.204.500.

Perjalanan Dinas Melebihi Pagu Rp. 30.507.800.
Pembayaran uang harian, uang transportasi, uang penginapan, dan uang representasi melebihi Pagu. Pemeriksaan dilakukan atas besaran biaya sesuai dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan standar biaya perjalanan dinas pada peraturan Bupati. Berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat enam perjalanan dinas yang biayanya melebihi standar maksimal dengan total sebesar Rp 30.507.800.

Perjalanan Dinas Tidak Terkonfirmasi Oleh hotel dan tempat Tujuan. Rp.124.229.378.
Perjalanan Dinas tidak terkonfirmasi pelaksanaan berdasarkan konfirmasi dari hotel dan lembaga/ badan/institusi tujuan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengirimkan konfirmasi kepada beberapa hotel yang tercantum pada dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan kepada lembaga/badan/institusi tujuan perjalanan dinas. Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut di peroleh informasi bahwa terdapat tujuh Surat Perintah Tugas(SPT) perjalanan dinas yang tidak menginap di hotel terkait dan tidak melakukan tugas di tempat lembaga/badan/institusi terkait dengan total sebesar Rp. 124.229.378.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan, Permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri no 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

Permasalahan diatas, mengakibatkan kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas sebesar Rp 185.177.885. dan tidak dapat di yakini kejadiannya sebesar Rp 104.276.660.

Terkait Kelebihan Pembayaran untuk Belanja Perjalanan Dinas 30 Anggota DPRD Tubaba sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris DPRD Tubaba Belum Berhasil dimintai keterangan dengan Alasan dirinya sedang Isolasi Mandiri.
” saya lagi Isomasan Add” Balas Agus Subagio Melalui Pesan WhatsApp. Rabu (16/2/2022).

Selanjutnya, Agus Subagio mengarahkan untuk konfirmasi kepada PPK terkait kejelasan dari anggaran Belanja Perjalanan Dinas tersebut. “Pak Erawan” Balas dia.

Dikonfirmasi Terpisah, Erawan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DPRD Tubaba, Beralasan dirinya sedang Dinas Luar (DL) sehingga dirinya meminta waktu konfirmasi tersebut dilakukan setelah Kepulanganya.
Akan tetapi ketika dimintai keterangan kejelasan waktu konfirmasi sebagai dimaksud Erawan belum memberikan balasan.

“Ya saya lagi dl.dinda., Sebaik nya confir setelah saya dl.dinda” Balas Erawan. Rabu tanggal 23 Pebruari 2022.

Selanjutnya di konfirmasi kembali pada Hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 terkait kejelasan kapulangannya dari Dinas Luar sebagaimana dimaksud, Erawan belum memberikan Balasan.

Hingga Berita di terbitkan, Erawan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DPRD Tubaba Belum berhasil dimintai keterangan. (Medi)

Tinggalkan Komentar Anda Mengenai Berita Ini, Harap berkomentar dengan sopan dan bijak.

Baca Juga

Leave a Reply