Dana Desa … Antara Harapan Rancana dan Fakta

 Dana Desa … Antara Harapan Rancana dan Fakta

Ruang Publik

Penulis : Nofrizal

Desa merupakan bagian terkecil dari Pemerintahan yang mana di atur dalam Undang-Undang Desa no 06 tahun 2014 dan ini sudah melewati kajian yang cukup mendalam tentang konsep bernegera di Indonesia.

Konsep yang semula dari penangulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, program yang dahulu pernah di gagas Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang akrap dipangil SBY berupa program PNPM Mandiri, yang mana kami masyarakat Indonesia khususnya Kelumbayan sangat merasakan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dari pembukaan akses jalan menuju Kelumbayan maupun jalan-jalan pedukuhan yang ada dipekon, perairan untuk pertanian, maupun program kelompok pertanian yang cukup untuk menumbuhkan perekonimian di masyarakat, dimana program ini dimulai berkisar tahun 2007 sampai periode SBY berkuasa pada saat itu dan di gantikan dengan Undang-undang Desa.

Berganti Pemerintahan berganti juga pola pembangunan, akan tetapi kami sangat bersyukur dengan konsep pembangunan dari pinggiran ini kami rasa ini bentuk terobosan baru dan besar harapan kami untuk dapat menumbuhkan per-ekonomian yang ada di negeri ini, banyaknya gelontoran Dana Desa yang Pemerintah Pusat bagikan membuat nilai tukar Desa semakin mentereng dan jabatan kepala Desa mulai banyak diperebutkan oleh masyrakat yang ingin memimpin disuatu tempat atau pemukiman yangdisebut Desa, kami juga masyarakat Desa mulai bangga jika kaum muda dan professional mulai melirik Desa sebagai bagian pemerintahan yang siap untuk dibangun baik dari potensi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dari potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di wilayah kami.

Harapan itulah yang menjadikan ketertarikan salah satu Pemuda Penyandingan yang Bernama Buldanul Muslimin, dengan berbekal Pendidikan yang di peroleh dari pulau Jawa dirinya berharap dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk membangun Desa, akan tetapi ternyata ilmu yang beliau dapat tak sebanding lurus dengan fakta yang ada di Desa, banyak keluhan di masyarakat dari pendiskriminasian sampai dengan pengelapan Dana Desa.

Buldanul sendiri pada tahun 2019 sempat mempelajari arus pembagian Dana Desa yang mana terdapat 5 Bidang yang harus dilengkapi sesuai dengan Permendesa 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keungan Desa dari berbagai sumber Dana yang masuk ke Desa baik dari bidang 1. Pemerintahan Desa, 2. Pembangunan Desa, 3. Pembinaan, 4. Pemberdayaan dan 5. Tanggap Darurat sehingga kita akan menyusun sesuai dengan regulasi dan kebutuhan yang ada Desa/Pekon.

Pada saat Buldanul di wawancarai awak media: “…..bukan masalah transparasi saja yang menjadi kendala di Kelumbayan ini akan tetapi masalah Bidang 4. Pemberdayaan yang sering mendapat porsi yang tipis bahkan keberadaannya juga sering menjadi siluman, terangnya. Ini memang menjadi persoalan tersendiri untuk Pekon Penyandingan maupun pekon-pekon yang ada di Kecamatan Kelumbayan, selain kami masyarakat kelumbayan tahu yang sudah menjadi rahasia umum di Kecamatan Kelumbayan jika dalam perencanaan RAPBDesa masih terpaku dengan 1 (satu) orang sikap pemimpin (kepala pekon) masih bayak menyembunykan dari mayarakat tentang bidang itu yang di anggap lunak dan mudah dalam pembuatan Laporan Pertanggung jawaban Desa (LPJ Desa) sehingga untuk program yang Namanya Pelatihan dari aparatur Desa sampai Kelompok masyarakat Desa sering menjadi bancakan anggarannya, sehingga masyarakat tidak merasakan dampak dari bidang ini.

Di lain tempat masih dikecamatan Kelumbayan Pekon Unggak Bapak Lindra (Kelompok Pertanian) “…bagaimana kelompok pertanian kami mau maju dan tumbuh menjadi petani yang paham jika kami tak pernah dibimbing maupun diperdayakan sebagimana perencanaan Pemberdayaan jika kami dalam musyawarah saja di undang dengan APBDesa sudah jadi…..” serta pernyataan Ibu Nur pengrajin rebon dan kue di Kiluan Negeri; “…kami ini juga pengen maju dan tumbuh berkembang tapi manalah aspirasi kami Ibu-Ibu tak pernah ada tanggapan oleh pemerintah pekon, bahkan tahu-tahu program masuk diluar musyawarah dan kebutuhan juga tak sesuai dengan hasil pembahasan rapat kami di balai pekon, pungkas Ibu Nur dengan meneteskan air mata karena kebutuhan hidup kini semakin mahal dan mereka harus bertahan, terlebih dimasa pandemi ini sempat seluruh usaha wisata di Kiluan Negeri ditutup akibat social distancing atau dikenal dengen PPKM micro dengan kebijakan meneutup tempat usaha.

Dari cuplikan kisah Buldanul, Lindra, Ibu Nur dan masih banyak lagi keluhan yang terdapat di masyarakat sudah selayaknya kita memperhatikan kebutuhan yang memang jadi preoritas di pekon masing-masing serta program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang di gagas dalam Undang-undang Desa sudah selayaknya tidak diambil hak_nya masyarakat untuk berkehidupan yang layak sesuai dengan perintah Undang_Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dengan adanya Undang_Undang Desa yang sudah bagus dirancang akan tetapi tak selaras bagus dalam pengaplikasian seperti kendaraan yang mewah terdapat dikebun binatang, jangankan mengopreasikan fungsinya saja kita tidak paham jadi hanya sebagai bahan becandaan atau hanya tempat sport bermain saja, dari perspektif ini besar dalam harapan masyarakat agar optimalisasi penggunaan Dana Desa sesuai regulasi serta berharap bagi pejabat yang ikut serta dalam memonitoring penggunaan Dana Desa yang terkenal melimpah ini tidak hanya memanfaatkan sebagai senjata untuk memperkaya diri sendiri ataupun kelompok yang mendukung penyimpangan pegunaan Dana Desa, akan tetapi masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak atas dana tersebut malah di abaikan saja, bukan kami tidak tahu dengan kos politik menjadi kepala Desa memang tinggi akan tetapi visi dan misi tak akan pernah tercapai jika karakter pemimpin kita masih dalam perspektif mengambil keuntungan karena ketidak tahuan masyarakat bahkan terkesan sengaja dibuat tidak tahu untuk memperlancarkan usaha pengelapan tersebut.

(Nofrizal)

Tinggalkan Komentar Anda Mengenai Berita Ini, Harap berkomentar dengan sopan dan bijak.

Baca Juga

Leave a Reply