PPN PPH Dana Desa Tidak Dibayar, Pemdes Desa Kota Jawa Diduga Fiktipkan Penyertaan Modal Bumdes

 PPN PPH Dana Desa Tidak Dibayar, Pemdes Desa Kota Jawa Diduga Fiktipkan Penyertaan Modal Bumdes

Pesawaran – PPN PPH Dana Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran diduga sengaja tidak dibayarkan oleh Pamerintah desa yang berkuasa pada tahun 2017 lalu, Kamis, (25/11/2018)

Kesengajaan pamerintahan desa kota jawa yang diduga sengaja tidak membayarkan Pajak PPN PPH Dana Desa pada saat itu terungkap berdasarkan keterangan yang terhimpun dan poncocokan data serta keterangan yang disampaikan langsung oleh Mantan Pejabat Sementara Antoni Hendrawan, pada 22/11/2021 lalu, dirinya mengatakan langsung kepada pewarta ini “lupa saya tidak tau,” dikutip dari pernyatan langsung.

PPN PPH Dana Desa Tidak Dibayar, Pemdes Desa Kota Jawa Diduga Fiktipkan Penyertaan Modal Bumdes

“PPH + PPN Pada tahun 2017 lalu tertera ada transisi antara saya dengan Wahyan, maka dari itu yang belum terbayar pada waktu itu pajak senilai 20 jutaan itu, PPH + PPN pada waktu itu yang belum terbayarkan” Kata Antoni Hendrawan Mengaku Tidak membayar PPN + PPH.

Juga dirinya mengatakan, bidang pembangunan dreanse didusun sembilan (9), itu ada Pembangunan nya itu ada didusun sebilan (9) adapun Volume dirinya mengaku tidak tau, dan dirinya balik bertanya kepada pewarta media ini, “Memang data kamu itu berapa biar enak dan jelas,” pinta dia.

Dari data lain terungkap. Pembangunan drainase didusun sembilan (9) tercatat didalam rincian rencana anggaran biaya, RAB Nomor 22.11 tertulis panjang 144 Meter X Tinggi 0,5 Meter total volume sama dengan 72 Meter dengan anggaran harga permeter Rp. 493.472.

Sementara didalam dokumentasi Laporan Hasil Pemeriksana tahun 2018, tanggal 22 Januari tertulis total Volume Drainase terpasang Volume 40,66 Meter dengan anggaran harga permeter Rp. 493.472. Jelas ada perbedaan.

Rincian RAB Drainase:
Panjang 144 m X tinggi 0,5 m = 72 meter X harga permeter Rp. 493.472 = Rp. 35.530.000

Rincian Drainase terpasang dalam dokumentasi LHP: volume 40,66 m jika dikurangi dengan Volume Rab sepanjang 72 meter maka negara mengalami kekurangan Volume sepanjang 31,34 meter, jika dikalikan dengan Harga permeter Rp. 493.472 sama dengan total kerugian negara mencapai Rp. 15.465.428 ribu rupiah. Sehinga duduga ada pelangaran disana.

Sementara itu Mantan Pejabat sementara kota jawa Antoni Hendrawan saat dimintai keterangannya terkait penyertaan modal desa (Bumdes) tahun 2017 dengan kode rekening 3.2.2 dirinya mengatakan yang menganggarkan Bumdes itu Nazar di tahun 2018 lalu, “Saya tidak nganggarkan Bumdes,” Ungkapnya.

“Saya tidak menganggarkan Bumdes, yang nganggarkan Bumdes itu Nazar di tahun 2018, pada tahun 2017 itu saya tidak mengganggarkan bumdes tidak ada anggaran anggaran bumdea itu” Terang Antoni Hendrawan.

Mengutip keterangan diatas berdasarkan hasil konfirmasi dan pencocokan data pewarta media ini dilapanganan, ada dugaan bahwa pamerintahan desa kota jawa pada anggaraan tahun 2017 lalu, diduga Fiktipkan baberapa belanja dana desa dan mark Upkan anggaran belanja lainnya, untuk itu kepada pamerintah terkait dan aparat penegak hukum untuk dapat memeriksa mantan pejabat desa kota jawa pada saat itu.

Pewarta: Red.

Tinggalkan Komentar Anda Mengenai Berita Ini, Harap berkomentar dengan sopan dan bijak.

Baca Juga

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *