Gubernur Arinal Berharap Tingkatkan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

 Gubernur Arinal Berharap Tingkatkan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berharap melalui Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan pembangunan, mampu meningkatkan kinerja dan komitmen bersama dalam mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Provinsi Lampung.

Harapan Gubernur tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Daerah, yang dilaksanakan di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur, Bandar Lampung, Kamis (19/5/2022).

Akselerasi pemulihan ekonomi  daerah merupakan upaya     Pemerintah Pusat dan Daerah   untuk melindungi,   mempertahankan, dan   meningkatkan  kemampuan ekonomi   masyarakat,   khususnya   para  pelaku  usaha  yang  terdampak   pandemi Covid-19. 

“Oleh karena  itu, belanja  Pemerintah  harus didesain  untuk  memberikan stimulus   ekonomi, baik dari sisi   konsumsi maupun sisi   produksi sehingga memberikan     manfaat ekonomi yang    sebesar-besarnya bagi    masyarakat, diantaranya    melalui upaya Program  Penggunaan  Produk  Dalam  Negeri (P3DN) dan   pemberdayaan  UMKM yang   optimal,” jelas Fahrizal.

Menurut Fahrizal, semakin  besar nilai dan kecepatan  perputaran  realisasi  belanja  di dalam  negeri, semakin besar   pula ekspansi ekonomi yang   akan dicapai sehingga dapat menjamin upaya percepatan     pemulihan  ekonomi,  yang berlanjut pada kemandirian ekonomi dan stabilitas  perekonomian daerah/nasional,” tambahnya.

Fahrizal mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung senantiasa mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka  mensukseskan  Program  Penggunaan  Produk  Dalam  Negeri (P3DN). Hal yang sama juga telah dilakukan Pemerintah kabupaten/kota terkait P3DN.

Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, antara lain memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi kepada UMKM untuk dapat mengikuti pameran produk UMKM, salah satunya bekerjasama dengan Dekranasda.

Kemudian, Pengaturan Kerangka Acuan Kerja yang mencantumkan syarat teknis    dalam dokumen Pengadaan Barang Jasa (misalnya lelang),    dimana terdapat keharusan penggunaan bahan/material yang sedapat mungkin dipenuhi dari lokal Provinsi Lampung.

Serta Membantu pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas produk. Lebih lanjut, Sekdaprov fahrizal menjelaskan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan belanja produk dalam negeri sebesar 66,82% dari  total  belanja barang dan belanja modal dalam APBD tahun  2022, hal ini berarti telah melampaui batas nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%. 

Namun demikian, efektivitas dan akuntabilitas implementasi P3DN pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung masih belum dapat diyakini secara memadai, oleh karena itu kita perlu melakukan pengawasan intern.

Dengan adanya Rapat  Koordinasi  Pengawasan  Intern  Keuangan  dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung diharapkan diperoleh  persepsi  yang  sama  dari  seluruh  stakeholders  terhadap implementasi P3DN Provinsi Lampung. 

“Hal-hal  yang  menjadi  hambatan  implementasi  P3DN dapat segera teridentifikasi, dan rekomendasi yang dapat disarankan dan upaya mitigasi atas risiko yang terkait, dan serta terciptanya desain rencana aksi pengawasan implementasi P3DN antara BPKP dan APIP Daerah se-Provinsi Lampung untuk mengawal agar kebijakan P3DN dapat berjalan secara efektif serta ekonomi Lampung dapat segera pulih dengan cepat,” ujar Fahrizal. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Lampung Sumitro, dalam Press Rilisnya, menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden dalam Intruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 mengintruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk maka Pemerintah Daerah harus merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan penagadaan barang/jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Pemerintah Daerah paling sedikit 40%. 

Selaim itu, membentuk tim P3DN pada Pemerintah Daerah, Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk UMK dan Koperasi pada katalog lokal. Serta mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan umk dan koperasi/IKM pada semua kontrak kerja sama.

“Langkah tersebut perlu didorong dan diawasi bersama, melalui kolaborasi pengawasan antara BPKP dengan APIP di provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan secara periodik melaporkan mlalui metode yang sudah disiapkan,” jelasnya.

Sebagai langkah tindak awal dalam rangka kegiatan bangga buatan Indonesia, BPKP dan APIP se-Provinsi Lampung menggelar Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Se-Provinsi Lampung.

Dalam Rakor ini, BPKP dan APIP menyepakati Kesepakatan Bersama Akselerasi pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan penggunaan produksi dalam negeri di provinsi Lampung.(RLS/Tri)

Tinggalkan Komentar Anda Mengenai Berita Ini, Harap berkomentar dengan sopan dan bijak.

Baca Juga

Leave a Reply