Opal P2TL Buat Masyarakat Menjerit, DPRD Tunggu Data Jumlah Pelanggan PLN Tubaba

 Opal P2TL Buat Masyarakat Menjerit, DPRD Tunggu Data Jumlah Pelanggan PLN Tubaba

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Menilai Serangkaian Keluhan yang di Alami Masyarakat saat saat Operasi Pemutusan Arus Listrik (OPAL) Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Merupakan Kesalahan dari Oknum PLN.

Sebab beberapa Pelanggaran yang di temukan saat Opal (P2TL) oleh Pihak Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Cabang Pulung Kencana merupakan Kesalahan dari Pihak PLN dikarenakan pemasangan KWH PLN tersebut melibatkan Mitra Pihak PLN. Sehingga DPRD Tubaba Tunggu Jumlah Data Pelanggan PLN ULP Pulung Kencana.

DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selasa (13/9/2022) Saat Hearing Lintas Komisi yang Berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Tubaba, menilai
pemasangan Box KWH Bodong merupakan kesalahan dari pihak PLN. Sehingga Denda dan Biaya Pemasangan Baru yang di tatapkan oleh pihak PLN dinilai Perbuatan yang Sewenang-wenang.

Paisol. Ketua Komisi III DPRD Tubaba . Selasa (13/9/2022) Saat Hearing Lintas Komisi yang berlangsung di Ruang Komisi I menilai beberapa Pelanggaran yang di temukan saat Operasi Pemutusan Arus Listrik (OPAL) Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh Pihak Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Cabang Pulung Kencana merupakan Kesalahan dari Pihak PLN sebab pemasangan KWH PLN tersebut melibatkan Pihak PLN.

” PLN ini tolong di catat ya, masyarakat Tubaba belum pernah memasang meteran Listrik sendiri, yang masang meteran listrik adalah pihak PLN, artinya yang nakal ini adalah oknum dari PLN.
” Kata Pisol. Ketua Komisi III DPRD Tubaba.

Paisol menegaskan, Denda dan Biaya Pembayaran Pemasangan Baru yang di berlakukan oleh pihak PLN pada Saat Opal P2TL olah ULP PLN Cabang Pulung Kencana membuat Masyarakat Tubaba Menjerit, sehingga dirinya berharap adanya evaluasi dari PLN itu sendiri.

“Jadi kalau melakukan Razia dan sebagainya ada aturannya, karena dia salah nama, tempat, bok kWh rusak, dan sebagainya, yang pasang orang PLN. Tiba-tiba dicabut didenda sekian juta, Pasang Baru bayar lagi ini tidak benar, tidak di benarkan” Tukas Paisol

Menurut Paisol, hal itu membuat masyarakat Tubaba menjerit.
” Artinya oknum di dalam PLN ini tidak benar, Masyarakat Kami sudah banyak menjerit, Orang Susah (Miskin) di cabut meterannya lalu didenda. Harapan kami untuk Pihak PLN tolong di Evaluasi Timnya, karena kalau itu sesuai aturannya kami sangat menghormati” kata Paisol.

Sementara Ketua Komisi I menegaskan, hal tersebut merupakan tanggung jawab PLN sehingga dirinya berharap adanya Evaluasi dari PLN.
“Seperti yang di sampaikan pak Paisol itu, pada P2TL yang memang kerjasama dengan kalian, kemudian pada pemasangan itu kalian punya mitra karena mekanisme yang kalian buat itu merugikan masyarakat, dulu masyarakat sudah mendaftar tapi karena kebutuhan katanya meteran tidak ada, sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu memakai Mitra PLN yang lain dan itu menjadi tanggung jawab PLN ” Cetus Yantoni.

Selanjutnya, Sukardi Anggota Komisi I meminta kepada Pihak PLN untuk melakukan pemasangan ulang kepada KWH pelanggan yang di cabut serta mempersiapkan Data Jumlah seluruh Pelanggan PLN di Tubaba.
” yang pertama saya minta pasang lagi KWH meter pelanggan yang di putus tapi bukan kesalahan Pelanggan, yang kedua saya minta kejelasan berapa semua jumlah pelanggan PLN yang ada di Tubaba ini” Kata Sukardi. (Medi)

Tinggalkan Komentar Anda Mengenai Berita Ini, Harap berkomentar dengan sopan dan bijak.

Baca Juga

Leave a Reply